Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Pemerintah Kecamatan Terhadap Manajemen Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pelayanan Pemerintah Kecamatan

  • Otang Nurdiana Universitas Garut
  • Ieke Sartika Iriany Universitas Garut
  • Aceng Ulumudin Universitas Garut
Keywords: Efektivitas, Kebijakan, Pelayanan

Abstract

Penelitian ini menyoroti masalah kurangnya efektivitas program pelayanan pemerintah di Kecamatan Pamulihan, Garut, yang disebabkan oleh kelemahan dalam implementasi kebijakan dan manajemen pelayanan pemerintahan kecamatan. Tujuannya adalah untuk mengkaji dampak pelaksanaan kebijakan pelayanan pemerintah kecamatan terhadap manajemen pelayanan pemerintahan kecamatan guna meningkatkan efektivitas program pelayanan di daerah tersebut. Metode penelitian menggunakan survei deskriptif analisis dengan alat ukur menggunakan skala perbedaan semantik dan pengukuran ordinal. Validitas dan reliabilitas diuji dengan pendekatan korelasi Product Moment dari Pearson pada 33 responden yang dipilih secara sampling. Data dikumpulkan melalui angket, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan, manajemen pelayanan, dan efektivitas pencapaian program pelayanan berada pada tingkat yang baik. Pelaksanaan kebijakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pelayanan dan efektivitas pencapaian program pelayanan. Koefisien Determinasi menunjukkan pengaruh yang signifikan di Kecamatan Pamulihan, Garut. Hubungan antar variabel juga menunjukkan pengaruh yang nyata secara parsial.

References

Adisasmita, R., & Kusumawati, A. (2019). Pengaruh Penganggaran dan Kompensasi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Pegawai Kantor Pusat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Administrasi Bisnis, 69(2), 78-86.
Anwar, R. (2018). Koordinasi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 1-12.
Asmara, I. (2020). Pengaruh Anggaran Pegawai, Kompensasi Pegawai, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jurnal Aplikasi Manajemen, 18(1), 161-170
Atep Adya Barata. (2003). Dasar – Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Yudhistira
Handayaningrat, Soewarno, (1996). Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Jakarta: PT. Gunung Agung
Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media
Hasibuan, Malayu S.P. (2007), Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Jakarta: PT. Bumi Aksara
Iskandar, Jusman, (2005), Dinamika Kelompok, Organisasi dan Komunikasi Sosial. Bandung: Puspaga
Islamy, M. Irfan, (2002), Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara
Kasmir. (2006). Manajemen Perbankan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Kencana Syafiie, Inu. (2006), Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta
Keputusan Camat Pamulihan Kabupaten Garut Nomor: 520/Kep.07-Kec/2023 tanggal 7 April 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Pamulihan Tahun 2023
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
Lembaga Administrasi Negara. (2004). Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI); Dalam landasan dan pedoman pokok penyelenggaraan dan pengembangan system administrasi negara
Mardiasmo. (2017). Good Governance dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Andi Offset
Moenir H.A.S. (2002). Manajemen Kantor. Jakarta: Yudhistira
--------------------(2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
Noor, I. R. J. (2019). Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang. Ejournal Ilmu Pemerintahan, 7(4), 1655-1666.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Kecamatan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Komponen Standar Pelayanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2007). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sedarmayanti. (2007) Sumber Daya Manusia dan Produktivita Kerja. Bandung: Ilham Jaya
Siagian, Sondang P. (2007), Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Jakarta: Bumi Aksara
Smith, P. & Johnson, L. (2018). Program Management in Government: Best Practices and Next Steps. Public Administration Review, 78(2), 245-257
Supriatna, Tjahya, (2007), Dimensi Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Jakarta: STIA Mandala
Toha, Miftah (2005), Dimensi – dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Tjiptono, Fandy. (2005). Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi
Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Winardi, (2004). Manajemen Perilaku Organisasi. Ed.Rev. Jakarta: Prenada Media
Published
2024-09-30