Reformasi Sistem Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis Reformasi Sistem Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Pembelian produk dan layanan untuk kebutuhan pemerintah merupakan suatu usaha untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerimaan produk dan administrasi oleh pemerintah merupakan pendorong penting dalam memberdayakan pembangunan keuangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari media online, social media, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dengan menelusuri tentang Reformasi Sistem Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran APBN untuk sektor ini menegaskan pentingnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya. Meski penting, permasalahan seperti kecurangan, kualitas buruk, dan kecurangan sering kali terjadi dalam pengadaan barang/jasa publik. Proses pengadaan yang rumit, kekhawatiran akan pengawasan hukum, dan prosedur penawaran yang panjang merupakan hambatan utama dalam efisiensi penggunaan anggaran dan belanja publik, dan pemerintah berupaya mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan ketersediaan barang dan jasa. Upaya tersebut antara lain meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas dan standar,
References
Alexander Marwata. (2024). KPK: 90 persen korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. https://www.antaranews.com/berita/3998061/kpk-90-persen-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan jasa#:~:text=“Perkara korupsi pada persidangan%2C hampir,persen menyangkut barang dan jasa.
Aprilistiyanto. (2016). Analisis Dampak Pasal 34 uncacdan keterkaitannya dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Jurnal Rechts Vinding, 5(2).
Bambang Suprapto , Subhilhar, A. S. (2021). Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Dalam Tata Kelola Barang Dan Jasa Di Kabupaten Batubara. Jurnal Ilmiah Kajian PolitikLokal Dan Pembangunan.
Bere, M. F. H. (2018). Pengelolaan Anggaran Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar, 1(17), 1–15. http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/10151
Dra. Nina Dewi, M. A. (2023). Sharing Session dengan tema “Permasalahan Krusial Pengadaan Barang/Jasa.” BPSDM. https://bpsdm.kaltimprov.go.id/v2/berita/berita-umum/2023/6567/6567/
H. Jufri, M. S. (2019). Reformasi Administrasi Publik Menuju Paradigma Baru. https://bengkulu.kemenag.go.id/opini/reformasi-administrasi-publik-menuju-paradigma-baru-oTGff
Jawade Hafidz. (2014). Mengukur Kinerja Reformasi Hukum Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Respon Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Covid-19. https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/tantangancovid
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Risiko Korupsi Tinggi Pengadaan Barang Jasa, KPK Ingatkan Pemerintah Sulawesi Tengah. https://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3071-risiko-korupsi-tinggi-pengadaan-barang-jasa-kpk-ingatkan-pemerintah-sulawesi-tengah
Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum. Prenada Media grub.
MUHAMMAD FIRDAUS FEBRIANSYAH. (2023). ,” Reformasi Administrasi Melalui Prinsipsound Governance Dalampencegahankorupsi Tingkat Pemerintahdesadi Indonesia.
Muhammad Taufiq, et. a. (2014). Kajian Model Reformasi Birokrasi. Pusat Kajian Reformasi Administrasi.
Peraturan LKPP. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/169556/peraturan-lkpp-no-6-tahun-2021
Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2022). Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi
Copyright (c) 2024 Wahyu Saputra Akbar, Syamsir Syamsir

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License