Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah terhadap Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD dalam Mewujudkan Efektivitas Pengeluaran Anggaran SKPD Kabupaten Garut
DOI:
https://doi.org/10.52434/jp.v13i1.34Keywords:
Kebijakan, Manajemen, efektivitasAbstract
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh Implementasi Kebijakaan Pembendaharaan Keuangan Daerah terhadap Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD dalam mewujudkan efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu Implementasi Kebijakaan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X), Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) dan efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z). Metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif analisis, hasil analisis bahwa Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah menunjukan pada kriteria cukup baik, Pengelolaan Keuangan SKPD dikategorikan baikdan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut menunjukan pada kriteria baik. Hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan SKPD dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut.
References
Husin, H. (2019). Pengaruh PPKD Terhadap Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Banggai Laut. Jurnal Politico, 8(2), 1–14.
James A F Stoner, & Edward Freeman. (2012). Manajemen Jilid I. PT Prahallindo.
Jubaedah, E. (2011). Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, VIII(34), 288–299.
Kamasan, W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. Public Inspiration?: Jurnal Administrasi Publik, 4(1), 39–46.
Kristiani, K., Pelleng, F. A. O., & Manopo, W. S. (2017). Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Tombulang Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Administrasi Bisnis (Jab), 5(003), 1–9. Https://Doi.Org/10.35797/Jab.5.003.2017.16564.
Niati, A., Suhardjo, Y., Wijayanti, R., & Hanifah, R. U. (2019). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan Dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren Bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X Di Kota Semarang. Jurnal Surya Masyarakat, 2(1), 76. Https://Doi.Org/10.26714/Jsm.2.1.2019.76-79
Purnamasari, L. (2019). Analisis Pengeluaran Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Keuangan. Jurnal Pendiidikan Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), 31–46.
Rachmawati, D. W. (2018). Manajemen Pengelolaan Kinerja Keuangan Koperasi Sekolah Smk Swakarya Palembang. Jurnal Profit, 5(2), 111–118.
Saifuddin, A. (2019). Perancangan Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Berbasis Anggaran Kinerja Pada Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. Jurnal Akrab Juara, 4(4), 67–76. Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004
Sugiyono. (2002). Metode Penelitian Administrasi. Cv Alfabeta.
Surbakti, C. C. (2011). Peramalan Sumber-Sumber Earmarking Penerimaan Daerah (Studi Kasus: Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Bandung). Journal Of Regional And City Planning, 22(3), 211–226.
Tukunang, S. (2016). Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(2), 236–253.
Tyson, & Jackson. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Gramedia.
Van, M., & Van, H. (1975). The Policy Implementation Process?: A Conceptual Framework. Deparetement Of Political Science Ohio State University. Administration And Society, 6(4), 447.
Yusup Hermawan. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Garut. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 4(1), 1–5.
Undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang sumber-sumber penerimaan daerah.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
.png)
