Study On Online ID Card Service In Garut District

Authors

  • Yudi Triana wahyudi Universitas Garut

DOI:

https://doi.org/10.52434/jp.v16i01.162

Keywords:

Masyarakat, Online, Pelayanan e-KTP

Abstract

Pembahasan utama untuk menginterprestasi beberapa aspek seperti sistem, ketersediaan informasi, bentuk pelayanan dan respon dari pelaksanaan pelayanan e-KTP di DISDUKCAPIL dan PEMDA Garut. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena sebagian besar pencatatan kependudukan ada disana. Untuk mengetahui kasus-kasus yang berhubungan dengan software engineering di instansi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data utama dan pendukung, selain itu Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi observasi dan wawancara terhadap informan diantaranya kepala departemen, pegawai dan masyarakat yang menggunakan layanan e-KTP. Selain itu, untuk menganalisis data teknis, penulis menggunakan data yang diringkas, disajikan dan diverifikasi dari data pencari layanan yang diharuskan memiliki kartu identitas dan telah terdaftar pada sistem sistem online di database kependudukan nasional. Ketersediaan informasi dari penyelenggaraan layanan e-KTP telah disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan informasi yang objektif, subjektif dan umum untuk mendapatkan NIK yang sesuai dengan KK yang didaftarkan. Bentuk pelayanan permohonan pelayanan e-KTP ditunjukkan oleh petugas yang melayani pemohon berupa pelayanan interaktif yang berkualitas, lingkungan fisik dan hasil yang menjamin tercapainya harapan pelayanan. Selain itu form umpan balik pelaksanaan pelayanan e-KTP dipantau oleh petugas berdasarkan kesesuaian, efisiensi, ketepatan waktu dan proses kegiatan pemberian pelayanan setingkat e-KTP.

References

JURNAL
Ahmad Kevin Maulana, Endang Larasati. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang
Yuni Winarti. (2016). Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kantor Kecamatan Gunungpati Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Rahman. (2016). Implementasi Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Lumbis Induk Kabupaten Nunukan
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Mirnasari, Rina Mei. 2013. Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya- Bungurasih. Universitas Airlangga. Volume 1. journal.unair.ac.id/downloadfullpapers10%20Rina_KMP%20V1%20N1%20Jan-April%202013.pdf. Diakses pada 03 juli 2019

BUKU

Hutagalung, Simon Sumanjoyo dan Dedy Hermawan. (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah. Sleman : Deepublish.
Ibrahim, A. (2008). Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya. Jakarta: Kencana. Katharina, Riris dkk. (2017). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Saggaf, Said dan Haedar Akib. (2018). Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang. Makassar : CV Sah Media.
Sinambela, Lijan Poltak. (2011). Reformasi Pelayanan Publik : Teori Kebijakan Dan Implementasi. Jakarta. Bumi Aksara.
Ulum, Chazienul. (2018). Public Service Tinjauan Teoritis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik. Malang : UB Press.

DOKUMEN-DOKUMEN

Republik Indonesia. (2004). Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang standar pelayanan. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2008). Undang-undang No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2009). Undang-undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2004). Permendagri No. 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelayanan Publik. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. (2003). MENPAN No. 63 Tahun 2003. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. (2004). UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2013). UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2003). MENPAN No.63 tahun 2003 standar pelayanan publik. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sekretariat Negara. Jakarta.

WEBSITE

Wikipedia. (2021). Pelayanan publik. Diakses pada 6 Oktober 2021 Melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik
Pelayananpublik (2019). Pelayanan Publik: Pengertian, Karakteristik, Hingga Tujuannya. Diakses pada 6 Oktober 2021 Melalui https://pelayananpublik.id/2019/07/13/pelayanan-publik-pengertian-karakteristik-hingga-tujuannya/

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Triana wahyudi, Y. (2022). Study On Online ID Card Service In Garut District. Jurnal Publik, 16(01), 52–56. https://doi.org/10.52434/jp.v16i01.162